Arsip Untuk March 2012

Home » Archive for March 2012

3/18/12

Agama di Ruang Publik

Banyak ilmuwan sosial Barat tertarik meneliti hubungan agama dan negara di Asia Tenggara.Topik agama di ruang publik tidak habis-habisnya dikaji mengingat modernisasi dan demokrasi model Barat tidak serta merta cocok ketika diterapkan di benua Timur.

Asia Tenggara adalah masyarakat yang memiliki tradisi dan semangat agama kental sehingga meletakkan agama ke dalam wilayah pribadi seperti di Barat pasti sulit diterapkan. Hubungan mayoritas-minoritas pemeluk agama di Filipina, Thailand, dan Indonesia selalu menimbulkan ketegangan politik dan isu pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan di atas mengemuka dalam konferensi internasional Religion in Public Spaces in Contemporary South East Asia dalam rangka memperingati 35 tahun persahabatan Pemerintah Kanada dan organisasi ASEAN, yang diselenggarakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Hotel Sahid, 13–14 Maret 2012.

Filipina mayoritas penduduknya beragama Katolik, lalu Thailand mayoritas beragama Buddha, sementara Indonesia mayoritas Islam. Masing-masing memiliki problem hubungan mayoritas-minoritas, sehingga peran agama dalam wilayah publik selalu melahirkan perdebatan dan konflik antarpemeluk agama yang berbeda. Masyarakat Barat yang Nasrani memiliki tradisi agama dan sejarah yang sangat berbeda dengan dunia Islam.Merasa capai berkonflik antara tokoh gereja di satu pihak dan ilmuwan serta pejuang kebebasan di pihak lain yang berlangsung di Eropa pada abad pertengahan, Benua Amerika menawarkan kehidupan baru bagi pendukung paham liberalisme.

Di benua baru inilah paham liberalisme yang sangat menjunjung tinggi hak-hak individu diimplementasikan di bawah konstitusi negara sekuler dan sistem demokrasi. Di Amerika Serikat (AS) agama dan negara dipisah. Orang hendak beragama atau tidak beragama itu sepenuhnya urusan pribadi. Jika terjadi konflik antarwarga atau antarkomunitas,penyelesaiannya melalui meja pengadilan negara, bukan melalui tokoh dan lembaga agama.

Pengalaman di Barat, lembaga ilmu pengetahuan, industri, dan negara memiliki kepercayaan diri yang tinggi di hadapan tokoh dan lembaga agama dalam mengatur dan memajukan masyarakatnya. Agama sebatas berperan memberi layanan spiritual bagi warga negara yang berminat,tetapi semua itu merupakan hak dan pilihan pribadi. Secara teologis sikap ini memperoleh pembenaran dari Bibel yang membuat pemisahan tegas antara agama dan politik, urusan agama serahkan kepada pendeta,urusan politik serahkan kepada raja.

Doktrin, teori, dan pengalaman AS ini jelas sulit diterapkan di dunia Islam karena umat Islam memiliki ajaran, tradisi, dan pengalaman kolektif yang berbeda. Nabi Muhammad yang dijadikan model kepemimpinan agama, politik, dan sosial oleh umat Islam ketika wafat justru mewariskan kekuasaan politik yang dibangun di atas fondasi ajaran agama. Warisan tradisi ini dijaga dan bahkan dikembangkan lagi oleh khalifah berikutnya yang pada urutannya melahirkan peradaban agung yang diakui dunia.

Jadi, terdapat ingatan kolektif umat Islam yang sangat kuat bahwa agama dan negara itu tidak terpisahkan dan hubungan sinergis antara keduanya pernah melahirkan peradaban besar. Kenyataan ini jelas berbeda dari sejarah kristiani dan perkembangan modernisasi di Barat. Namun sekarang muncul persoalan baru yang mesti dipikirkan dan dipecahkan bersama, bagaimana me-mosisikan agama ketika muncul negara modern berdasarkan paham nasionalisme seperti halnya Indonesia?

Dalam konteks ini sungguh jenius ijtihad politik para pendiri bangsa yang menjembatani keduanya melalui ideologi Pancasila. Secara formal Indonesia adalah negara sekuler, dalam pengertian bukan negara teokrasi, tetapi negara memberikan proteksi dan fasilitas bagi perkembangan agama yang ada. Nilai-nilai dan norma agama boleh memasuki ruang publik, tetapi mesti melalui proses legalisasi terbuka sehingga menjadi bagian dari hukum positif. Maka muncullah produk undang-undang yang diinspirasi oleh nilai agama yang kemudian mengikat bagi warga negara.

Terdapat ruang akomodatif bagi agama untuk memperkaya hukum nasional dan etika publik sepanjang semua kelompok agama bersikap toleran, saling menghargai tradisi agama lain. Hanya saja yang tak kalah pentingnya adalah ketegasan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganya, apa pun agamanya, sehingga etika, spirit, dan norma komunal tidak menggeser dan mengalahkan hukum positif yang telah disepakati.

Tanpa ketegasan pemerintah menegakkan hukum secara adil, keragaman komunitas di Indonesia akan hilang keindahannya, lalu berubah menjadi sumber konflik dan mengancam ketenteraman dan keutuhan berbangsa serta bernegara.

Ditulis oleh Prof Dr Komaruddin Hidayat

Jumat, 16 Maret 2012 09:03

3/14/12

Sejarah, Definisi, Fungsi, dan Kendala dalam Bahasa Jurnalistik

Sejarah awal lahirnya jurnalistik bermula pada masa Kekaisaran Romawi Kuno ketika Julius Caesar (100-44 SM) berkuasa. Dia memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada papan pengumuman yang disebut “Acta Diurna”. Dari kata “Acta Diurna” inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal yakni kata “diurnal” dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari (Onong U. Effendy, 1996: 24). Sejak saat itu dikenal para diurnarii yang bekerja membuat catatan-catatan hasil rapat dari papan acta diurna itu setiap hari untuk para tuan tanah dan hartawan.

Kemudian pada abad ke-19 setelah manusia melakukan revolusi industri, manusia menyempurnakan berbagai teknologi untuk membantu kehidupannya. Antara pabrik dangan pertanian pun disambungkan, manusia tidak lagi hanya melakukan komunikasi antarpribadi dan kelompok. Teknologi komunikasi mempertemukan manusia melalui industri telepon, surat kabar, majalah, fotografi, radio, film, televisi, komputer, satelit dan internet. Manusia kini ada dalam abad informasi.

Berita merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam penulisannya, berita memerlukan ragam bahasa yaitu bahasa jurnalistik. Kenyataannya, bahasa jurnalistik memberikan tekanan akan pentingnya sifat-sifat sederhana, jelas, dan langsung dalam suatu tulisan berita. Intinya, bahasa jurnalistik itu harus ringkas, mudah dipahami, dan langsung menerangkan apa yang dimaksud.

Perkembangan bahasa jurnalistik Indonesia dalam empat dekade terakhir sangat pesat. Kepesatannya dapat terlihat jika kita membandingkan bahasa yang dipakai oleh berbagai surat kabar empat puluh tahun yang lalu dengan bahasa yang dipakai surat kabar sekarang. Banyak istilah-istilah yang tadinya masih menggunakan bahasa asing kini sudah ada istilahnya dalam bahasa Indonesia.

Bahasa jurnalistik sendiri merupakan salah satu variasi Bahasa Indonesia yang jelas kegunaannya bagi masyarakat yang mendengarkan informasi dari radio setiap hari, membaca berita koran, tabloid dan majalah setiap jam, menyaksikan tayangan televisi yang melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi. Semua berita dan laporan itu disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak, mereka seolah-olah diajak untuk menyaksikan berbagai peristiwa secara langsung. Dengan demikian bahasa jurnalistik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam karya jurnalistik.

Rosihan Anwar, wartawan senior terkemuka menyatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa pers ialah bahasa yang memiliki sifat-sifat khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku, dia tidak dapat menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa. Dia juga harus memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosa kata, bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan dalam masyarakat. (Anwar, 1991:1).

Menurut S. Wojowasito dari IKIP Malang dalam karya latihan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia di Jawa Timur (1978), bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa seperti tertulis dalam harian-harian dan majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian itu bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah dibaca oleh mereka dengan ukuran intelek yang minimal, sehingga sebagian besar masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. Walaupun demikian, bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar dan pilihan kata yang cocok (Anwar, 1991: 1-2). Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Selain itu, bahasa jurnalistik juga merupakan senjata sekaligus penengah, racun sekaligus obat, penjara sekaligus jalan keluar, dalam wacana berita.

Bahasa jurnalistik itu hampir selalu jelas, meskipun gaya tulisannya tidak istimewa. Ia mengikuti aturan tentang bahasa yang sederhana, ringkas, dan langsung. Tetapi, sudah terlalu sering terjadi bahasa di koran terasa rutin, dangkal, atau dinodai oleh banyak kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Ada beberapa kendala yang menghalangi terciptanya penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dalam karya jurnalistik. Ada desakan-desakan hati, tekanan-tekanan atau kekecewaan-kekecewaan yang membuat bahasa jurnalistik menjadi bahasa surat kabar. Kendala-kendala tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap wartawan diantaranya menulis di bawah tekanan waktu, kemasabodohan dan kecerobohan, tidak mau mengikuti petunjuk, ikut-ikutan dan merusak arti. Pilihan kata merupakan hal yang penting dalam menulis, terutama dalam menulis berita untuk surat kabar. Harus tepat dalam memilih kata untuk kalimat yang dibuat. Misalnya, “memukul” lain daripada “meninju”. Memukul bisa dengan telapak tangan atau dengan alat pemukul, tetapi meninju hanya dengan tinju, dengan kepalan tangan.

Dirangkum oleh: Ali Rahman Mutajalli

Nim: 1110 0511 00077

Jurusan: Jurnalistik IV/C

3/9/12

The Best Among The Worst

Kultur politik Indonesia persis tecermin dalam lomba panjat pohon pinang yang amat digemari rakyat tiap memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Di sana tak ada pemenang sejati karena konsep kemenangan hanyalah akibat kejatuhan yang lain, itu pun dengan cara menginjak sesama teman sendiri.

Selama kultur semacam itu masih dipertahankan, selama itu pula prestasi politik bangsa tidak akan pernah meningkat,bahkan menurun. Di sana tersedia batang pinang yang licin dan tidak begitu tinggi ukurannya, tetapi peserta lomba yang terdiri atas beberapa kelompok amat sulit mencapai puncaknya. Berulang kali tiap kelompok berjuang memanjatnya untuk meraih hadiah yang telah digantung di pucuk batang.

Tak ada pemenang yang berhasil tanpa pernah gagal, badan kotor, jatuh, bahkan ada yang terkilir. Sementara itu penonton bertepuk tangan. Dari segi pendidikan mental, permainan itu cukup bagus untuk melatih apa yang disebut adversity quotient(AQ), yaitu daya juang untuk meraih kesuksesan yang memiliki motto: how to make a challenge becomes opportunity. Namun, bila model lomba itu dipraktikkan dalam politik Indonesia, sungguh amat menyayat nurani.

Sepertinya kultur politik di Indonesia sudah macam lomba panjat pinang,yaitu sebuah perebutan dan persaingan antar kelompok partai politik untuk meraih posisi puncak dan tidak pernah menghasilkan pemanjat sejati. Kelompok yang menang semata hanya diuntungkan kelompok lain yang sudah lelah dan jatuh. Mental demikian berbeda dari mental pendaki gunung (climber) yang berjuang menaklukkan puncaknya yang tinggi,tidak sependek pohon pinang.
Tragisnya, dalam lomba panjat pinang, kelompok yang meraih kemenangan adakalanya berebut hadiah. Persis partai-partai pemenang pemilu yang berhasil masuk kabinet lalu berebut departemen yang dikategorikan “basah”. Implikasinya, karier sebagai penguasa dijalani sebagai pengusaha. Karenanya, yang kemudian dipertengkarkan adalah bagaimana membagi BUMN di antara partai politik yang duduk di kabinet.

Konsep demokrasi untuk kesejahteraan rakyat berganti menjadi kleptokrasi untuk memperkaya diri dan partainya. Mungkin sekali mental kita yang selalu ingin mencuri dipengaruhi proses pendidikan yang salah sejak kecil. Menurut teori psikologi kognitif, apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan seseorang merupakan resultante dari berbagai informasi yang diterima yang berlangsung berulang-ulang.

Dengan demikian apa yang sering dilihat dan didengar sejak kecil pada urutannya akan membentuk karakter seseorang. Dalam konteks ini, kita pantas merenung ulang berbagai tradisi yang berperan membentuk karakter bangsa. Tidak saja menggemari lomba panjat pinang, sejak kecil anak-anak sekolah sudah diracuni dongeng "Kancil Mencuri Ketimun." Kancil digambarkan sebagai hewan yang cerdas, lincah, dan licik, amat pintar mencuri dan menipu, dan selalu lihai berkelit dari hukuman.

Karena itu, di mata anak-anak, kancil merupakan sosok menarik dan dikagumi. Proses sosialisasi dan internalisasi nilai “kancil” ini pada urutannya membentuk persepsi bahwa mencuri itu seni dan kepintaran yang merupakan keunggulan seseorang. Kalau analisis psikologis itu benar, wajar bila para pemimpin bangsa ini banyak yang senang mencuri,bahkan merasa bangga jika berhasil dan pandai berkelit seperti kancil dalam cerita itu.

Karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mengubur dongeng bagi kanak-kanak “Kancil sang Pencuri” yang dulu kira-kira dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian dan kecerdikan kaum pribumi (yang lemah, kecil) melawan penjajah (yang jauh lebih kuat, berkuasa). Kebusukan politik sudah begitu akut sehingga perilaku politisi kita tak ubahnya seperti kepiting. Apa yang khas dari kepiting?

Jika Anda berhasil menangkap banyak kepiting lalu ditaruh di dalam panci atau keranjang, tak usah khawatir kepiting akan pergi meski tidak ditutup. Jika ada kepiting dalam keranjang yang hendak keluar memisahkan diri, kepiting lain akan menyeret dan menahannya dari belakang. Perilaku saling menyandera dan menjegal juga terlihat dalam panggung politik kita. Jadi “politisi kepiting” akan bersemboyan “kalau korupsi partaiku terbongkar, maka korupsi yang dilakukan partai lain juga harus terbongkar”.

Tentu saja saya tidak sampai hati dan tidak punya bukti administratif untuk mengatakan, teman-teman saya bagai “politisi kepiting” yang solider dalam hal korupsi.Atau menyebut mereka bagai kancil yang cerdik, tetapi suka mencuri. Tidak juga tega memberi predikat politisi kita sebagai rombongan pemanjat pohon pinang yang memperoleh kemenangan setelah diri dan kawannya babak belur dan seluruh badan kotor.Tapi rasanya tidak berlebihan, siapa pun yang menang dalam persaingan politik saat ini bukan karena pada dasarnya mereka baik secara otentik, tetapi karena yang lain jauh lebih buruk.The best among the worst.

Ditulis oleh Prof Dr Komaruddin Hidayat

Jumat, 09 Maret 2012 08:36

3/5/12

Leadership dan Followership

Rakyat yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas akan membuat rakyatnya ikut cerdas. Jadi, terdapat hubungan kausalitas timbal-balik antara kualitas seorang pemimpin (leader) dan pengikutnya (follower).

Jadi, kalau ada seorang pemimpin dinilai tidak bagus, itu menunjukkan kualitas rakyat yang memilihnya juga tidak bagus. Kalau ada seorang pemimpin memenangi pertarungan karena kekuatan uang, artinya rakyatnya juga bermental mata duitan. Ustaz di kampung saya sering membuat analog hubungan antara pemimpin dan pengikut dengan sembahyang berjamaah. Di situ ada pemimpin (imam) dan ada pengikut (makmum) yang berdiri di belakangnya.

Menurut norma yang berlaku, siapa pun yang menjadi imam diutamakan yang paling baik akhlaknya, paling luas ilmunya, paling senior umurnya, paling baik bacaannya. Setelah imam terpilih, makmum harus taat mengikuti aturan yang berlaku agar prosesi salat jamaah berlangsung baik dan khusyuk.Tentu salat jamaah akan rusak suasananya kalau imamnya tidak benar bacaan dan jumlah rakaatnya atau makmumnya membuat kegaduhan.

Kualitas salat berjamaah ditentukan oleh imamnya dan makmumnya. Ketika makmum mendapati imamnya salah, makmum yang terdekat wajib memperingatkan. Jika masih juga salah berulang kali, padahal telah diperingatkan, ada dua pilihan. Makmum memisahkan diri lalu membuat jamaah sendiri atau imamnya yang menyatakan mundur, lalu makmum yang terdekat menggantikannya maju ke depan tanpa membatalkan salat jamaahnya.

Begitulah hubungan leadership dan followership dalam salat berjamaah, semuanya berlangsung damai tanpa keributan atau huru-hara. Tentu saja dalam panggung politik, variabelnya lebih banyak dan kompleks. Hubungan antara pemimpin dan pengikut terdekatnya saling memengaruhi. Bisa jadi ada seorang pemimpin yang kurang bagus, tetapi rakyatnya bagus sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung baik-baik saja.

Atau sebaliknya, berkat pemimpinnya yang hebat dan bagus, rakyat yang semula brengsek tidak taat aturan berubah jadi bagus. Menurut cerita, Singapura berubah begitu tertib berkat kepemimpinan Lee Kuan Yew yang cerdas, berkarakter, dan tegas sehingga perilaku rakyatnya berubah drastis. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, sesungguhnya kita memiliki peluang dan tantangan untuk membangun sinergi hubungan yang kreatif, konstruktif, dan produktif antara leadership dan followership untuk memajukan daerah.

Yang repot adalah ketika ruang demokrasi dibuka, rakyat bebas memilih pemimpinnya, tetapi kualitas rakyatnya rendah sehingga pemimpin yang tampil juga kurang bermutu. Akibatnya implementasi dan hasil demokrasi bukannya mendongkrak kesejahteraan dan kemajuan daerah, tetapi malah ramai-ramai menurunkan indeks pembangunan daerah. Pemimpin dan rakyatnya samasama mata duitan, sementara kinerjanya di bawah standar.

Bagaimana dengan kepemimpinan tingkat nasional? Hubungan leadership dan followership yang paling mudah diamati adalah pada lapisan terdekat presiden, yaitu jajaran menteri dan pembantu-pembantunya di lingkaran istana. Komunikasi seorang presiden dengan lingkaran terdekatnya tidak terbatas melalui bahasa verbal, tak kalah pentingnya adalah gestur.
Bagaimana suasana batin dan emosi seorang presiden menjadi bacaan yang lebih penting ketimbang apa yang diucapkan. Lebih dari itu,pembicaraan di luar acara resmi juga menjadi referensi penting bagi orang-orang terdekatnya. Sebaliknya, kepribadian dan mentalitas para follower di seputar presiden akan berpengaruh besar pada hasil kinerja sang leader.

Sepandai-pandai seorang presiden, jika jajaran terdekatnya tidak cepat, tangkas, terampil, dan berani menerjemahkan gagasannya dalam kebijakan dan tindakan, kepemimpinannya tidak akan banyak membawa perubahan dan perbaikan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Jadi, hubungan leadership dan followership antara presiden dan rakyatnya sesungguhnya akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan pada lingkaran yang lebih kecil, yaitu leadership danfollowership antara presiden dan orang-orang terdekatnya di seputar istana dan dengan jajaran para menterinya.

Meminjam ungkapan Pak Jusuf Kalla, memimpin Indonesia yang demikian besar penduduknya dan luas wilayahnya sesungguhnya tak lebih dari mengatur sekitar 500 orang saja. Pegang dan jalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh kunci di Republik ini, maka rakyat yang jumlahnya puluhan atau ratusan juta itu akan ikut di belakangnya.

Ditulis oleh Prof Dr Komaruddin Hidayat

Jumat, 02 Maret 2012 08:22

Pendangkalan Wacana Publik

Beberapa teman berkomentar, wacana publik yang berkembang sekarang ini semakin tidak bermutu. Penuh kebohongan dan kedangkalan substansi.Untuk menguji hipotesis di atas, mari bertanya kepada diri sendiri.

Seberapa aktif Anda membaca surat kabar, majalah,dan menonton acara dialog politik dan hukum di televisi? Lalu tanyakan kepada diri sendiri,berapa persen Anda percaya kebenaran isi berita dan siaran itu? Kalau tingkat kepercayaan Anda rendah,ada beberapa kemungkinan.Isi berita itu memang tidak bermutu dan layak tidak dipercaya.Atau Anda termasuk orang yang senang curiga dan sulit percaya, kecuali ada bukti yang cukup baru Anda percaya. Kemungkinan lain, Anda sudah bersikap apatis terhadap berbagai wacana publik, terlepas apakah sebuah berita dan wacana benar atau salah, jujur atau bohong.

Yang agaknya sepakat, sekarang tengah berlangsung proses pendangkalan dan bahkan pembusukan wacana publik. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, hujan dan banjir informasi yang datang setiap saat dari berbagai penjuru membuat masyarakat dihadapkan banyak pilihan. Tidak hanya diperhadapkan, bahkan diserbu ledakan berita, sehingga masyarakat sulit merenung untuk memilih lalu mendalami sebuah topik agar menjadi informasi dan kemudian menjadi ilmu pengetahuan.

Masyarakat juga semakin sulit membedakan mana berita benar dan mana palsu. Kedua, kondisi kota besar, khususnya Jakarta, yang semakin macet membuat warga secara fisik dan mental merasa lelah sehingga ketika menonton televisi atau membaca surat kabar yang dipilih yang ringan-ringan saja, yang dapat menghibur. Bahkan ketika menonton televisi tangannya selalu menggenggam remote kontrol untuk ganti-ganti saluran. Artinya, kita semakin terbiasa mengikuti sajian acara itu hanya sekilas saja.

Ketiga, begitu banyaknya berita seputar kecelakaan dan korupsi membuat masyarakat lelah, pesimistis, dan bingung. Kepercayaan masyarakat terhadap pidato pejabat pemerintah dan politisi kian turun. Keempat, berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang tidak pernah tuntas penyelesaiannya dan terkesan pilih kasih dalam menjatuhkan sanksi hukum ikut merusak wibawa wacana publik. Kata-kata kehilangan makna dan wibawa. Kelima, mimbar agama juga ikut-ikutan bergaya pop sehingga simbol-simbol dan wacana keagamaan lebih dipandang sebagai hiburan, menggeser substansi yang memerlukan perenungan dan kedalaman makna.

Acara keagamaan lalu tampil bagaikan religiotainment. Demikianlah, masih banyak faktor lain yang membuat wacana publik menjadi dangkal. Batas privasi dan publik semakin tipis. Agenda komunal, pribadi, dan publik tumpang tindih. Ketika seorang menteri berbicara, misalnya, kita kadang bingung, apakah itu agenda pribadi, partai atau negara? Ketika beberapa ormas mengusung simbol dan slogan keagamaan, rakyat ragu, mereka itu tengah memainkan agenda politik, mencari uang, atau benar-benar berdakwah? Orang bilang proses sosial mengarah pada individualisasi.

Namun sesungguhnya dalam waktu bersamaan komunalisme juga tambah kuat. Ormas-ormas kesukuan dan keagamaan muncul di mana-mana. Setiap ada waktu senggang orang asyik berkomunikasi melalui telepon genggamnya, entah via Twitter, Facebook atau mengobrol lewat telepon. Model komunikasi ini serba singkat, sesaat, dan mudah terlupakan. Tak ada perenungan dan kedalaman. Potensi besar bangsa tidak terakumulasi dan terarahkan untuk menggerakkan dan memajukan rakyat.

Wacana publik diramaikan para politikus, ahli hukum, dan pengamat sosial yang difasilitasi televisi dengan dukungan iklan yang agresif dan menggoda. Wajah politisi, pengamat, dan ahli hukum serta tokoh-tokoh iklan tampil begitu kompak meramaikan panggung publik. Berita kecelakaan lalu lintas dan gosip selebritas juga ikut meramaikan wacana publik. Jadi, masyarakat ini bergerak maju, mundur, atau lari di tempat? Masyarakat kita ini menderita, bersukaria, berhura-hura, ataukah hidup merana?

Tentu saja semuanya ada. Dalam situasi demikian sulit terjadi perubahan drastis-revolusioner karena kelas menengah dan para politikus berada dalam posisi yang menikmati putaran uang hasil penjarahan kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam semakin habis, lingkungan sosial dan alam rusak, dan rakyat hanya bisa melihat dan mengeluh. Kelahiran parpol dengan janji untuk menerapkan prinsip- prinsip demokrasi demi menyejahterakan rakyat tak jelas arah dan hasilnya.

Yang mengemuka adalah kebebasan berwacana dan berserikat, tetapi mengabaikan penegakan hukum dan etika publik. Kita tidak mungkin kembali ke pemerintahan otoriter-represif, tetapi para politikus yang mengusung jargon-jargon demokrasi ternyata mengecewakan, bahkan banyak yang terlibat korupsi, baik yang ketahuan maupun yang tidak terungkap ke publik.

Ditulis oleh Prof Dr Komaruddin Hidayat

Jumat, 24 Februari 2012 08:43